TITIAN BUDI

Pada tanggal 24 Agustus 2021 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Secara lengkap Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa , program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. penggunaan dana desa juga diarahkan untuk mencapai SDGs Desa, sesuai dengan potensi dan masalah desa setempat sesuai hasil pendapatan IDM (Indeks Desa Membangun) Berbasis SDGs Desa 2021. Terdapat   18 tujuan SDGS Desa, yaitu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021. Hal tersebut disebabkan kondisi pandemi ...

Dalam pengelolaan Keuangan Desa sering kita temui beberapa istilah seperti RKP, SPP, PKPKD, SiLPA dan lainnya. Apa pengertian istilah istilah itu sebenarnya? Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat kita temui pengertian dari istilah istilah tersebut. Yuuk disimak... Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa, ...

S alah satu polemik yang sering muncul pasca terpilihnya kepala desa adalah isu akan adanya pemberhentian terhadap perangkat desa tertentu yang dianggap tidak sejalan. Serta, angin segar akan diangkatnya perangkat desa baru yang dianggap berjasa pada proses suksesi pemimpin desa. Nah, ternyata pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa  memiliki aturan yang jelas.  Berikut kami sertakan salinan  Permendagri 83 Tahun 2015 yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 83 Tahun 2015 tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. P ERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015   TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,   MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ,   Menimbang    :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan P asal...